Provinsi Sumatera Barat Mengalami Deflasi pada April 2024

Kamis, 09 Mei 2024, 10:17 WIB | Ekonomi | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi pada April 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi 0,30% (mtm) pada April 2024, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Endang Kurnia Saputra, menyebut, komoditas utama yang memengaruhi perkembangan harga tersebut adalah turunnya harga berbagai komoditas pangan. Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 3,81% (yoy) pada April 2024, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 3,93% (yoy). "Secara spasial, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi, sementara kabupaten/kota penghitung inflasi lain mencatatkan realisasi inflasi rendah. Kota Padang mencatatkan deflasi 0,26% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi Maret yang inflasi 0,47% (mtm). Kabupaten Pasaman Barat tercatat deflasi 0,80% (mtm), lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,92% (mtm)," katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Dharmasraya mencatatkan inflasi yang lebih rendah yakni sebesar 0,03% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,91% (mtm). Sementara Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi sebesar 0,22% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Maret yang sebesar 1,00% (mtm).

Menurutnya, secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat inflasi, dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 4,63% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 3,70% (yoy), dan Kota Padang 3,20% (yoy). Realisasi inflasi tahun ke tahun Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sementara Kabupaten Dharmasraya dan Kota Bukittinggi tercatat meningkat. "Deflasi Provinsi Sumatera Barat pada April 2024 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 1,75% (mtm) dengan andil -0,60%. Beberapa komoditas dominan yang mempengaruhi deflasi pada kelompok tersebut yaitu, cabai merah, cabai rawit, jengkol, cabai hijau, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar -0,72%; -0,08%; -0,03%; -0,01%; dan -0,01% (mtm)," ujar Endang.

Dikatakannya, turunnya harga aneka cabai dipengaruhi oleh masuknya pasokan dari luar provinsi dan peningkatan produksi yang berasal dari sentra lokal. Sementara itu, harga jengkol dan tomat turun seiring dengan terjaganya permintaan masyarakat di tengah pasokan yang tetap stabil. "Kelompok penyumbang deflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan deflasi masing-masing sebesar 0,03% (mtm)," ujarnya. Deflasi yang lebih dalam tertahan terutama oleh inflasi kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi kelompok transportasi sebesar 1,47% (mtm) yang dipengaruhi oleh naiknya tarif angkutan udara, angkutan antar kota, tariff kendaraan travel, dan kendaraan carter/rental.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas di Sumatera Barat pada periode HBKN Idul Fitri 1445 H. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat inflasi sebesar 1,68% (mtm), dipengaruhi oleh naiknya harga emas perhiasan dan parfum. Sementara untuk tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target 2,51% (yoy). Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada April 2024 antara lain: 1) Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah serentak pada 1 April 2024; 2) Sidak pasar tinjauan harga dan pasokan; 3) pasar murah di berbagai kabupaten/kota selama Ramadhan.

"Selanjutnya, 4) Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC); 5) Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG; 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan pasokan menjelang HBKN oleh TPID Sumatera Barat bersama Bapanas, Kementan, dan Bulog; serta 7) Peningkatan kegiatan komunikasi efektif melalui Podcast pengendalian inflasi yang ditayangkan melalui berbagai kanal dalam rangka menjaga ekspetasi inflasi masyarakat," katanya.

Disebutkannya, sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif. Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (bi/rel)