Provinsi Sumatera Barat Mengalami Inflasi pada Mei 2024

PADANG, binews.id -- Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi pada Mei 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, IHK Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi 0,51% (mtm) pada Mei 2024, lebih tinggi dibandingkan April 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,30% (mtm). Komoditas utama yang memengaruhi perkembangan harga tersebut adalah naiknya harga berbagai komoditas pangan. Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 4,17% (yoy) pada Mei 2024, lebih tinggi dibandingkan April 2024 sebesar 3,81% (yoy).
Plh Kepala Perwakilan BI Sumbar, M Irfan Sukarna, mengatakan, secara spasial, seluruh kabupaten/kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami inflasi dengan Kota Padang mencatatkan yang tertinggi. Kota Padang dengan bobot dominan di kisaran 63% terhadap IHK Sumatera Barat mencatatkan inflasi 0,70% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi April 2024 yang deflasi 0,26% (mtm). Kabupaten Pasaman Barat tercatat inflasi 0,24% (mtm), lebih tinggi dibandingkan April 2024 yang deflasi 0,80% (mtm). Kabupaten Dharmasraya mencatatkan inflasi yang lebih rendah yakni sebesar 0,02% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,03% (mtm). Sementara Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi sebesar 0,22% (mtm), sama dengan realisasi inflasi bulan April 2024. Secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat inflasi, dengan rincian Kota Padang 3,64% (yoy), Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,93% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 4,52% (yoy), dan Kota Bukittinggi sebesar 3,83% (yoy).
"Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Mei 2024 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,54% (mtm) dengan andil inflasi 0,52% (mtm). Beberapa komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut yaitu, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,38%; 0,14%; 0,04%; dan 0,03% (mtm). Meningkatnya harga aneka cabai dipengaruhi oleh produksi yang menurun dampak dari bencana banjir bandang di daerah sentra produksi. Selain itu putusnya jalan nasional utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang menyebabkan terganggunya distribusi yang turut mendorong kenaikan harga komoditas pangan, terutama di daerah yang bergantung kepada suplai dari daerah lain seperti Kota Padang," katanya.
Dikatannya, kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm) dengan andil inflasi 0,04% (mtm). Komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut adalah sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% dan 0,01% (mtm).
"Inflasi yang lebih tinggi tertahan terutama oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,85% (mtm) dengan andil deflasi 0,09% (mtm). Beberapa komoditas dominan yang mempengaruhi deflasi pada kelompok tersebut yaitu angkutan udara, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, dan tarif kendaraan carter/rental dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,05%; 0,02%; 0,01%; dan 0,01% (mtm). Turunnya harga komoditas-komoditas tersebut sejalan dengan normalisasi permintaan pasca momentum HBKN Idul Fitri 1445 H," ujarnya.
Disebut M Ifan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target 2,51% (yoy). Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Mei 2024 antara lain: 1) Melanjutkan penyelenggaraan pasar murah di berbagai kabupaten/kota; 2) Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG; 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan; 4) Menjaga kelancaran distribusi pasca bencana melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak serta memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan dalam pengaturan lalu lintas; 5) Melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan dalam rangka mendukung percepatan perbaikan jalan; 6) Meningkatkan pasokan/cadangan pangan melalui Bapanas dan Bulog; 7) Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders melalui penyelenggaraan HLM TPID Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei 2024. serta 8) Peningkatan kegiatan komunikasi efektif pengendalian inflasi yang ditayangkan melalui berbagai kanal untuk menjaga persepsi positif masyarakat pasca bencana.
"Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif. Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM