Hj. Nevi Zuairina Beri Masukan Empat Arah Kebijakan Utama pada Evaluasi Anggaran 2023 dan Rencana Kerja 2025

JAKARTA, binews.id -- Hj. Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Komisi VI, turut serta dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan yang membahas evaluasi anggaran tahun 2023, realisasi anggaran semester 1 tahun 2024, dan usulan APBN 2025.

Dalam rapat ini, dibahas Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025 yang akan difokuskan pada empat arah kebijakan utama, yaitu: pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antar wilayah, dan pengamanan perdagangan. Hj. Nevi Zuairina menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam mencapai target-target tersebut.

Hj. Nevi Zuairina mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan tentang kontribusi terbesar antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan, informasi ini sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan yang lebih tepat dan strategis.

Dalam diskusi, Nevi Zuairina juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur perdagangan dalam negeri melalui peningkatan konektivitas antar pulau dan pengembangan pusat-pusat distribusi.

Baca juga: Hj. Nevi Zuairina Dorong BUMN Energi Percepat Pengembangan Baterai EV dan Optimalisasi Limbah

"Apa saja langkah yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memudahkan perdagangan antar wilayah? Bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sehingga biaya logistik bisa diperkecil?" tanyanya.

Salah satu fokus penting lainnya adalah pembinaan UMKM. Nevi Zuairina mempertanyakan kegiatan konkret yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pembinaan UMKM, serta apakah ada sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan memastikan lebih banyak UMKM yang mendapatkan manfaat.

Terkait isu kemacetan peti kemas di pelabuhan, Nevi Zuairina mengkritisi lambatnya proses yang menyebabkan biaya tambahan tinggi dan harga jual produk yang meningkat. Dia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait.

Dengan berkembangnya perdagangan online dan marketplace, Nevi Zuairina menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi agar perkembangan ini tidak merugikan pengusaha lokal.

Baca juga: Nevi Zuairina minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggar Harus Diberi Efek Jera

"Bagaimana Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan pengaturan regulasi terhadap toko online dan marketplace yang banyak memperjualbelikan barang impor?" ujarnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews