Nevi Zuairina minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggar Harus Diberi Efek Jera

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan memberikan efek jera bagi para pelanggar. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dengan BPH Migas pada 10 Februari 2025.

Menurut Nevi, selama ini pengawasan BPH Migas terhadap BBM subsidi telah berjalan cukup baik, termasuk melalui verifikasi volume, uji petik di lapangan, serta pengecekan CCTV di berbagai SPBU. Namun, masih ditemukan kasus penyelewengan, seperti penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak serta distribusi yang tidak sesuai aturan.

"Kami mengapresiasi kinerja BPH Migas, tetapi juga mendesak agar pengawasan lebih diperketat. Jika ada SPBU atau lembaga penyalur yang terbukti menyelewengkan BBM subsidi, harus diberikan sanksi tegas. Jangan sampai ada pembiaran yang berulang," ujar Nevi.

Politisi PKS ini juga menyoroti lonjakan penerbitan surat rekomendasi subsidi BBM oleh pemerintah daerah, yang meningkat menjadi 1.583 surat di tahun 2024. Menurutnya, penting bagi BPH Migas untuk memastikan bahwa surat rekomendasi ini benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak, seperti sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

Baca juga: Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan

Selain itu, Legislator asal Sumatera Barat ini mendukung usulan Komisi XII agar pengawasan berbasis teknologi semakin dioptimalkan. Pemanfaatan QR Code dan aplikasi XStar untuk distribusi BBM subsidi dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

"Teknologi bisa membantu, tetapi tetap harus ada pengawasan manusia. Kami tidak ingin sistem QR Code ini justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Terkait dengan LPG 3 kg, Anggota DPR RI Dapil Sumbar II ini menyoroti perlunya penyesuaian regulasi agar BPH Migas bisa lebih aktif dalam mengawasi distribusinya. Saat ini, BPH Migas hanya berwenang mengawasi distribusi gas bumi melalui pipa, sementara LPG 3 kg masih berada di luar cakupan pengawasannya.

"Jika memang diperlukan perubahan UU Migas agar BPH Migas bisa mengawasi distribusi LPG 3 kg, maka hal ini perlu segera dibahas lebih lanjut di Komisi XII," kata Nevi.

Baca juga: Nevi Zuairina Hadiri Tarhib Ramadan di SMPIT Cahaya Madani Lubuk Sikaping

Sebagai langkah ke depan, Hj. Nevi Zuairina meminta agar BPH Migas lebih transparan dalam menentukan SPBU mana yang akan diuji petik dan diawasi CCTV-nya. Ia juga menekankan bahwa efek jera harus lebih kuat agar tidak ada lagi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews