Satu-Satunya dari Propinsi Sumbar, Menteri PAN RB Resmikan MPP Tanah Datar

"Ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan.," ujar Menpan RB.

Menpan Abdullah juga berpesan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei terhadap kepuasan terhadap MPP.

"Mudah-mudahan kedepannya status ke-15 Mal Pelayanan Publik yang kita resmikan ini tidak turun menjadi pelayanan terpadu satu pintu . Karena harapan kami ke depan Mal Pelayanan Publik dapat berfungsi dengan baik, karena itu Saya minta kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan survei kepuasan publik setiap enam bulan sekali," ujarnya

Baca juga: Dukung program UHC, Dinas Dukcapil Tanah Datar dorong penduduk 16 tahun keatas segera rekam KTP-EL

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan saat ini di Indonesia sudah ada 191 MPP Kabupaten/Kota yang diresmikan.

"Dengan peresmian 15 MPP hari ini, maka sudah ada 206 MPP yang ada di Indonesia menjadi 206 MPP," sampainya.

Ditambahkan Akik Dwi Suharto Rudolfus, MPP lahir sebagai salah satu model intervensi dan terobosan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional.

"Penyelenggaraan Mal pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di sebuah pemerintah daerah ke dalam satu tempat dan terintegrasi dalam sebuah lokasi dan sistem," pungkasnya.

Adapun 15 MPP yang diresmikan bersama adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu. (bi/rel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews