Ombudsman : Pemenuhan Daya Tampung Tetap Harus Sesuai Aturan

"Jadi, tidak harus semua sekolah zonasi mesti 50 persen, untuk daerah-daerah yang dianggap blank zone, kekurangan sekolah, zonasi bisa lebih dari 50 persen. Demikian juga dengan afirmasi, masyarakat yang tidak mampu harus diprioritaskan di sekolah negeri, karena biaya lebih murah," katanya.

Selain itu, mengenai adanya indikasi penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu, pada sekolah-sekolah yang dianggap unggul, Ombudsman setuju, Disdikprov membuat tim khusus untuk memverfikasi ulang semua SKD itu.

Jika terbukti, maka sesuai sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri, maka terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Sanksi administratif yang pas, terutama untuk calon siswa, bukan dikeluarkan, namun bahasa yang pas adalah dipindahkan ke zonanya. Selanjutnya, untuk orang tua/wali, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bagi yang memalsukan surat keterangan domisili bisa dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Silahkan diproses secara hukum. Kita juga butuh, pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang," katanya. (rls/melba)

Penulis: Imel
Editor: Imel