Ombudsman : Pemenuhan Daya Tampung Tetap Harus Sesuai Aturan

PADANG, binews.id -- Mengenai rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar akan menambah daya tampung siswa sampai 40 siswa per lokal, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar mengingatkan agar pemenuhan daya tampung itu harus dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, didampingi Kepala Kepala Keasistenan, Adel Wahidi, mengatakan, diantaranya memastikan pelaksanaan tetap menggunakan sistem online dan berdasarkan zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua. Terkait zonasi Ombudsman menyarankan agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan SKD, tapi berbasis KK saja.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

"Kebijakan penambahan ini juga harus mempertimbangkan kecukupan siswa bagi sekolah swasta. Jangan sampai sekolah swasta yang selama ini turut menopang pendidikan kekurangan siswa," katanya.

Sampai sekarang, kata Yefri Heriani, usulan penambahan daya tampung atau kebijakan itu belum ada dasarnya. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah mengatur jumlah maksimum peserta didik untuk SMA per rombongan belajar maksimal 36 siswa.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

"Karena itu hemat kami, sebelum dijalankan pemenuhan daya tampung maksimal sampai 40 siswa per lokal itu, mesti betul-betul mendapat izin resmi dari Kemendikbud," katanya.

Jika tidak, pihaknya khawatir, nanti akan timbul masalah baru, soal inputan data Dapodik, siswa tidak akan mendapatkan Nomor Induk Siswa (NIS), tidak dapat dana BOS, siswa tidak akan terdaftar, atau dianggap ilegal. "Meskipun nanti disetujui, maka kami sarankan dalam pengisian atau pemenuhan daya tampung, tetap merujuk kepada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB," ujarnya.

Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran

Lanjutnya, Pasal 11 Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB menyebutkan bahwa pendaftaran PPDB dibagi menjadi empat jalur, yakni jalur zonasi minimal 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi bagi calon siswa yang tidak mampu minimal 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen.

Dan tentu saja tetap memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Sebagaimana telah diterapkan sejak awal. Pemenuhan daya tampung yang sangat memungkinkan adalah melalui jalur zonasi dan afirmasi, karena kuota zonasi dan afirmasi lebih fleksibel, zonasi bisa lebih dari 50 persen dari daya tampung.

Penulis: Imel
Editor: Imel