Gubernur Mahyeldi Berkomitmen Sukseskan Makan Bergizi Gratis di Sumbar
Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh Kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.
"Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan," ucap Nyoto lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.
Baca juga: Buka Pelatihan Konten Digital di Bukittinggi, Mahyeldi Dorong Pemuda Sumbar Jadi Kreator Inovatif
"Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng," kata Irjen Gatot.
Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan. "Inti dari suksesnya program ini tentu pada kepedulian kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ucapnya. (ms/adpsb/isq)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kunjungan Menteri Pariwisata ke Sumbar, Dorong Pengembangan Mentawai hingga Wisata Gastronomi
- Hari Otonomi Daerah Provinsi, Mahyeldi Tekankan Daerah Harus Inovatif dan Mandiri
- Ditjen Dukcapil Kemendagri tunjuk Kota Padang jadi Pilot Project Program Digitalisasi Bansos
- Mahyeldi Ansharullah Lepas Keberangkatan 384 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang Tahun 1447 H/2026 M
- Transformasi UKPBJ, Sekdaprov: Belanja Barang Harus Berdampak bagi Daerah






