Transformasi Sampah Menjadi Energi, PT Semen Padang-Pemerintah Daerah Gelar Rakor Pengelolaan Sampah

PADANG, binews.id -- PT Semen Padang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah Kota Padang di Wisma Indarung PT Semen Padang, Selasa (11/2/2025). Diinisiasi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Rakor ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan sampah di Kota Padang yang saat ini mencatat volume sampah tertinggi di Sumbar.

Rakor dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, yang mewakili Gubernur Sumbar. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar dan Kota Padang, Manager PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih Lufti Nul Hakim, akademisi, serta pelaku pengelolaan sampah, termasuk kelompok masyarakat yang telah mengembangkan metode inovatif dalam pengelolaan limbah.

Dirut PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menyatakan kebanggaannya atas keterlibatan perusahaan dalam upaya pengelolaan sampah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Dan, dia pun menyampaikan bahwa PT Semen Padang telah lama mendukung pengelolaan sampah melalui pemanfaatan limbah sebagai Alternative Fuel and Raw Material (AFR) dalam produksi semen serta program budidaya magot BSF bekerja sama dengan Pemko Padang.

Program ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Perusahaan juga tengah meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif, seperti sekam padi, serbuk gergaji, dan sampah organik, untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. "Penggunaan bahan bakar alternatif di PT Semen Padang saat ini baru mencapai 3 persen dari total kebutuhan 1,2 juta ton batu bara per tahun. Kami menargetkan peningkatan menjadi 6 persen pada 2025 dan 30 persen pada 2029," katanya.

Baca juga: Pemda Dharmasraya Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir, Total Rp 302 Juta Lebih

Disebutkannya, Rakor ini perlu dilakukan, karena pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Padang. Dan, PT Semen Padang sejauh ini proaktif mendukung pemerintah dalam pengelolaan sampah.

"Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Maka dari itu, dengan memanfaatkan AFR dan budidaya magot, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan serta menciptakan nilai tambah dari limbah yang dihasilkan," ujarnya.

PT Semen Padang, lanjutnya, terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif, salah satunya melalui penggunaan kaliandra yang didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Bahkan, PT Semen Padang sudah menanam kaliandra yang merupakan sumber energi baru terbarukan (EBT) di kawasan perhutanan sosial. "Penanaman kaliandra ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar perhutanan sosial," tuturnya.

Indrieffouny juga menyampaikan bahwa PT Semen Padang juga bekerjasama dengan Pemko Padang terkait penggunaan Refuse Derived Fuel (RDF) yang akan dibangun Pemko Padang. "Menurut kami, jika pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF itu selesai, maka target PT Semen Padang di tahun 2029 itu bisa terwujud, disamping memanfaatkan bahan bakar alternatif lainnya seperti sampah, fiber safit, sekam padi, kaliandra dan lain sebagainya," kata Indrieffouny.

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Kembali Terima Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor

Pj Sekda Provinsi Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, mengapresiasi PT Semen Padang dan menyambut baik pihak yang terlibat dalam Rakor ini yang tentunya memiliki komitmen kuat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar dapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews