Zufra Irwan Minta Gubernur Evaluasi Kadis Kominfo

Pekanbaru, binews.id -- Ketua Forum Regional Komisi Informasi Sumatera, Zufra Irwan, berharap seluruh gubernur di Wilayah Sumatera agar dapat mengevaluasi para Kadis Kominfo di wilayahnya yang ogah-ogahan terhadap keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan karena adanya keluhan dari beberapa KI di wilayah Sumatera yang Kadis Kominfonya, menganggap KI sebagai saingan, bahkan kadisnya tidak faham semangat yang terkandung dalam undang-undang KIP.

"Kadis Kominfo kalau tidak faham undang-undang KIP, atau sengaja berfikir pola lama, tidak mau transparan, atau ada Kadis Kominfo punya kesimpulan KI akan jadi musuh dan jadi beban anggaran, pecat saja Kadis yang begini, sebaiknya Pak Gubernur nya jangan pakai pejabat seperti ini, tidak berkompeten jadi Kadis," kata Zufra.

Zufra, yang lebih akrab dipanggil "Presiden KI Sumatera" dalam Forum KI Sumatera, ini menyebutkan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan, baik yang bersih atau good goverment itu. mesti dimulai dari tranparansi aparatur dalam berkerja.

Baca juga: Komisi Informasi Sumbar Catat Rekor, 101 Badan Publik Berstatus Informatif

" Nah untuk mewujudkan ini perlu sinergi yang baik dan harmonis antara Diskominfo dengan KI. Apalagi, kata Zufra, dalam undang-undang KIP itu ada beberapa pasal akan keterkaitan KI dengan kominfo.

"Tapi alhamdulillah di Riau KI dan Kominfo cukup baik dalam bersinergi dan memerankan amanah undang-undang KIP dan hampir tidak ada masalah yang berarti. Apalagi ada visi dan misi Gubernur Riau yang secara tegas menempatkan keterbukaan informasi publik sesuatu hal yang prioritas diwujudkan," ujar Zufra

Ditegaskan Zufra, kalau ada Dinas Kominfo di lingkungan Regional Sumatera yang dengan sengaja mempersempit ruang gerak KI dalam mewujudkan amanah undang-undang KIP, sudah seharusnya Gubernur nya melengserkan pejabat seperti ini.

"Apa lagi undang-undang no 14 tahun 2008 secara tegas menyebutkan Komisi Informasi Provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi, jadi tidak ada masalah. Apa lagi kalau pimpinan daerahnya pro keterbukaan informasi alias tidak pejabat jadul," tutur Zufra. (rel/mel)

Baca juga: DPRD dan Pemko Padang Siap Bentuk Komisi Informasi Kota Padang

Penulis: Imel
Editor: Imel