Rektor UNP Ikut Sumbang Gagasan dalam Penyusunan Peta Jalan Kependudukan Indonesia 2025--2029

PADANG, binews.id — Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Krismadinata, Ph.D, turut berperan aktif dalam forum nasional penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Kependudukan Indonesia Tahun 2025--2029. Forum tersebut digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Kantor Kementerian Kependudukan/BKKBN, Jakarta.

Pertemuan strategis ini menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh penting dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang berdiskusi langsung dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd, serta Tim Penyusun Peta Jalan Kependudukan Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang diterima dari Kantor Humas UNP, Krismadinata menyampaikan bahwa UNP memberikan sejumlah masukan penting dalam forum tersebut. "Berbagai saran atau masukan kita sampaikan dalam forum ini tentang urgensi data kependudukan untuk merancang kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) yang terkait dengan isu kependudukan. Kami berharap, perancangan Peta Jalan Kependudukan Indonesia 2025--2029 ini juga mempertimbangkan aspek pendidikan melalui peran strategis perguruan tinggi agar berdampak luas dan berkelanjutan," ujar Krismadinata.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah Deklarasi Komitmen Pembangunan Kependudukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan. Deklarasi ini memuat lima poin komitmen yang menegaskan peran aktif akademisi dalam mendukung arah pembangunan kependudukan nasional, antara lain:

Baca juga: Wakili Sumatera Barat di Ajang Puteri Indonesia, Erviera Syahnaz : Jan Lupo Dukung Ambo Yo Sanak

1. Kontribusi Tridharma Berkontribusi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) untuk mendukung kebijakan kependudukan, pembangunan keluarga, serta kapitalisasi bonus demografi.
2. Revisi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Mendorong percepatan penyelesaian revisi GDPK yang lebih konstruktif, terukur, dan dapat diandalkan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
3. Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga Mendorong seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk mensinergikan Peta Jalan Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing demi optimalisasi momentum bonus demografi.
4. Peran Pemerintah Daerah Mendorong pemerintah daerah menyusun Peta Jalan Kependudukan beserta rencana aksi yang terukur, realistis, dan memiliki indikator capaian yang jelas sebagai acuan dalam pembangunan daerah.
5. Pendekatan Beyond Family Planning Mendorong perluasan pendekatan pembangunan kependudukan dari yang sebelumnya berbasis pada program Keluarga Berencana, menjadi Beyond Family Planning—yakni pembangunan berwawasan kependudukan yang terintegrasi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setara dengan negara maju.

Deklarasi ini ditandatangani oleh sejumlah pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi ternama di Indonesia, antara lain: Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Muryanto Amin, Rektor Universitas Negeri Padang, Krismadinata, Ph.D, Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, Perwakilan Universitas Negeri Jakarta, Prof. Henita Rahmayanti, Perwakilan Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Abdul Alim, Perwakilan Universitas Mulawarman, Prof. Iwan Muhamad Ramdan.

Perwakilan Universitas Udayana, Prof. dr. I Putu Gede Adiatmika, Perwakilan Universitas Hasanuddin, Asmi Citra Mallina, Perwakilan Universitas Indonesia, Endang Antarwati, Perwakilan Universitas Gadjah Mada, Sonyaruri Satiti, Perwakilan Universitas Padjadjaran, Qorinah Estiningtyas Sakilah Adnani, Perwakilan IPB University, Tin Herawati, Perwakilan Universitas Sebelas Maret, Ibrahim Fatwa Wijaya.

Keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam penyusunan dokumen strategis ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan inklusif. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel