Putuskan Penularan, Wujudkan Indonesia Bebas Hepatitis 2030

Ia mencatat, lebih dari dua juta infeksi baru dan 1,4 juta kematian terjadi setiap tahun akibat hepatitis. Di Indonesia, kantong-kantong dengan prevalensi tinggi masih ditemukan di wilayah seperti Maluku dan Papua.

"Lebih dari 60% masyarakat Indonesia belum memiliki kekebalan terhadap hepatitis B. Ini adalah populasi rentan yang bisa menjadi penderita di masa depan jika tidak segera ditangani melalui imunisasi dan skrining dini," ujarnya.

Prof. David menegaskan bahwa strategi eliminasi tidak bisa memakai pendekatan tunggal. "Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Pendekatan lokal yang melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sangat penting," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya desentralisasi layanan diagnosis dan terapi. "Tes dan pengobatan harus tersedia hingga ke tingkat puskesmas. Ibu hamil atau pasien di daerah terpencil harus bisa mendapatkan pengobatan tepat waktu," tambahnya.

Dengan kemajuan dalam imunisasi bayi, pemberian antivirus bagi ibu hamil, dan penyediaan DAA untuk hepatitis C, Indonesia memiliki peluang besar mencapai target eliminasi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat.

"Penanggulangan hepatitis bukan semata tanggung jawab Kemenkes atau dokter spesialis. Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita putuskan penularan hepatitis baik secara vertikal maupun horizontal," pungkas Prof. David.

Kementerian Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam eliminasi hepatitis melalui empat gerakan "atasi" :

* Atasi ketidaktahuan dengan edukasi,

* Atasi keterlambatan diagnosis dengan skrining,

* Atasi akses terbatas dengan memperluas layanan gratis,

* Atasi stigma dengan empati dan solidaritas.

Penulis: Imel
Editor: Imel