Gerindra Dorong Dana Rajawali Diinvestasikan Tambah PAD Sumbar

PADANG, binews.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengoptimalkan Dana Rajawali melalui investasi produktif guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan ini disampaikan dalam rapat paripurna akhir pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Kamis (24/7/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, serta Plt. Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon.
Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa saat ini Dana Rajawali sebesar Rp97 miliar lebih masih mengendap dalam bentuk deposito, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
"Dalam kondisi fiskal yang menantang seperti saat ini, dana tersebut sebaiknya diinvestasikan sebagai tambahan penyertaan modal ke Bank Nagari, agar memberikan imbal hasil yang nyata bagi daerah," ujar Khairuddin.
Menurutnya, dengan tambahan penyertaan modal tersebut, potensi keuntungan atau dividen bisa meningkat hingga 15--20 persen dari posisi sebelumnya. Dividen inilah yang nantinya dapat digunakan untuk program-program strategis yang menyentuh masyarakat secara langsung.
"Kami mendorong agar dividen dari hasil investasi ini dialokasikan untuk beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu di Sumbar," tambahnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan serupa, yakni menunjang pendidikan generasi muda yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Gerindra menegaskan perlunya optimalisasi seluruh potensi PAD, terutama dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan aset strategis Pemprov.
"Masih banyak celah dan peluang peningkatan PAD dari BUMD yang belum tergarap optimal. Kami juga mendesak agar Pemprov Sumbar melakukan audit investigatif independen secara rutin tiap tahun terhadap seluruh BUMD," tegas Khairuddin.
Fraksi Gerindra berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat fondasi fiskal daerah sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari kekayaan daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Sebut Hasil SPI dan MSCP Bahan Evaluasi untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
- Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
- Gubernur Mahyeldi Apresiasi Pemusnahan Barang Ilegal oleh Bea Cukai: Lindungi Negara, Jaga Kesehatan Masyarakat
- Mengaku Marinir, Pemuda di Padang Diduga Cabuli Remaja di Bawah Umur
- Gandeng Pemprov Sumbar, Polda Proses 42 Tersangka Kasus Dugaan Tambang Liar