RPJMD 2025--2029 Disetujui DPRD dan Pemko Padang
PADANG, binews.id — DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2025--2029. Persetujuan ini dicapai dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RPJMD yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Padang, Aie Pacah, Senin (28/7).
Rapat tersebut menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Padang lima tahun ke depan. Seluruh fraksi partai politik yang ada di DPRD Kota Padang menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Fraksi-fraksi menyampaikan berbagai catatan strategis, dukungan, serta harapan agar pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Juru Bicara Fraksi PKS, dalam pandangannya menyebutkan bahwa RPJMD harus menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan tidak boleh berjalan sendiri.
"RPJMD kota harus sejalan dan selaras dengan RPJMD provinsi, RPJMN, serta rencana pembangunan jangka panjang nasional. Perencanaan daerah, termasuk Kota Padang, harus berada dalam bingkai sinergi nasional," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa pendapat akhir fraksi merupakan bagian dari proses legislasi dalam rangka menyempurnakan dokumen RPJMD agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.
Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, DPRD dan Pemko Padang menyepakati Ranperda RPJMD untuk ditetapkan sebagai Perda melalui keputusan bersama. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Padang. (bi/rel/mel)
Penulis: BiNews
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






