Pemerintah Matangkan Magang Nasional Bagi Lulusan Baru Perguruan Tinggi
JAKARTA, binews.id -- Pemerintah saat ini tengah mematangkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan atau fresh graduate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.
"Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap," ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 16 September 2025.
Airlangga menjelaskan, program magang tersebut terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.
"Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut," jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing. "Sesuai dengan UMP daerah masing-masing," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa peserta akan mendapatkan biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- PWI Pusat Finalisasi Draf AD/ART, KEJ, dan KPW Lewat Rapat Maraton Dua Hari
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Masuk 10 Besar Nasional.
- PWI Pusat Mantapkan Program Rumah Pertama Wartawan, Pemerintah Siapkan Skema Ini Robby Cahyadi Rabu, 10 Desember 2025 | 08:10
- PWI Pusat Sepakati Perubahan PD/PRT Menjadi AD/ART, Majelis Tinggi Dibentuk sebagai Mahkamah Etik Tertinggi
- DPD RI dan PWI Bangun Kerja Sama Strategis Dorong Gerakan Green Democracy










