Ketua DPRD Sumbar Tinjau SAMSAT Padang Pariaman, Dorong Inovasi Pelayanan dan Optimalisasi PAD

PADANG PARIAMAN, binews.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (23/9). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung kinerja pelayanan sekaligus menjajaki berbagai terobosan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pelayanan pajak. Salah satu upaya yang didorong adalah pembentukan SAMSAT Nagari, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak, khususnya bagi warga yang selama ini terkendala jarak ke kantor pelayanan.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tinjau Warga Terdampak Banjir di Dua Lokasi di Padang

"Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita harus memaksimalkan seluruh potensi PAD yang ada. Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara optimal," ujar Muhidi.

Selain sektor pajak kendaraan, Muhidi juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber tambahan PAD. Ia menilai kerja sama melalui skema penyewaan, Build Operate Transfer (BOT), maupun bentuk kerja sama lainnya perlu terus dikembangkan.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gelar Reses, Tekankan Pentingnya Dialog dengan Masyarakat

Muhidi juga menegaskan pentingnya penanganan aktivitas tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan serta lingkungan. Menurutnya, permasalahan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi yang optimal dengan pemerintah kabupaten dan kota," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Kunjungan Kajati, Bahas Penguatan Sinergi

Lebih lanjut, Muhidi menyinggung pentingnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legalisasi aktivitas tambang rakyat. Namun, hal tersebut harus ditopang oleh regulasi yang jelas serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga berharap capaian realisasi target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Padang Pariaman yang saat ini baru mencapai 70 persen dapat ditingkatkan. Ia menyambut positif rencana penguatan program Samsat Nagari yang sedang digagas bersama pihak terkait.

Penulis: Imel
Editor: BiNews