Ketua DPRD Padang: Normalisasi Sungai Tanggung Jawab Balai Wilayah Sungai, Bukan Pemko

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa normalisasi sungai merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), bukan pemerintah kota.

Hal itu disampaikannya kepada media Selasa, (25/11/2025). Ia berharap proses normalisasi sungai di Kota Padang, termasuk Batang Maransi dan sejumlah aliran lainnya, dapat segera diselesaikan. Menurutnya, percepatan pekerjaan tersebut sangat penting untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda berbagai wilayah kota.

"Airnya kan datang dari atas. Jadi memang di beberapa daerah daya tampungnya tidak kuat sungai-sungai kita itu," ujar Muharlion. Kondisi geografis ini, katanya, membuat beberapa kawasan menjadi sangat rentan ketika curah hujan tinggi.

Muharlion mencontohkan wilayah Tunggul Hitam, di mana aliran air deras berasal dari kawasan perbukitan. Jika normalisasi Batang Maransi rampung, ia meyakini sebagian besar persoalan banjir akan terselesaikan.

Menurutnya, masalah utama yang harus ditangani adalah aliran sungai yang tidak lancar. Ia kembali menegaskan bahwa ini merupakan kewenangan BWS dan perlu diprioritaskan pemerintah pusat. "Kemudian dari atas itu kita tahan, tidak sampai ke bawah semuanya," tukasnya.

Penanganan banjir, lanjut Muharlion, harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Setiap titik rawan banjir memerlukan penanganan cepat dan terukur agar dampak kerusakan dapat diminimalisir.

"Titik pengendalian ini penting. Di mana titik-titik yang rawan itu harus ditangani dengan segera," ujarnya menekankan. Ia meminta semua pihak terkait bergerak lebih responsif melihat urgensi persoalan tersebut.

Muharlion memastikan DPRD Kota Padang akan terus mendorong percepatan koordinasi dengan BWS demi menyelesaikan persoalan banjir yang telah lama menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Padang. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel