Gubernur Sumbar Instruksikan Seluruh OPD Berperan Aktif Distribusikan Bantuan
PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpartisi aktif dalam pendistribusian bantuan ke seluruh daerah terdampak.
Ia menyebut, 17 hari pasca bencana, bantuan semakin banyak masuk dari berbagai pihak. Agar tidak menumpuk dan lebih optimal, maka penyalurannya perlu diperkuat.
"Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya," tegas Gubernur Mahyeldi di Padang, Jum'at (12/12/2025).
Sebelumnya, pendistribusian bantuan hanya dilakukan OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan semakin banyaknya bantuan yang masuk, skema serupa dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan.
Selain pendistribusian bantuan, Mahyeldi juga menyoroti percepatan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Menurutnya, akurasi dan kelengkapan data, sangat dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
"Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga,"kata Mahyeldi.
Berdasarkan rekapitulasi sementara, total jumlah korban terdampak bencana hingga Jum'at (12/12), sebanyak 241 orang meninggal dunia, 93 hilang, dan 382 luka-luka. Sedangkan jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.
Jumlah rumah rusak ringan sebanyak 5.421 unit, rusak sedang 1.132, dan rusak berat sebanyak 1.539. Selain itu, bencana juga telah berdampak pada 7.227 hektar sawah, 7.284 hektar lahan, dan 1.125 hektar kebun masyarakat. (bi/adpsb/cen/bud)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Status Tanggap Darurat Provinsi Berakhir, Pemprov Sumbar Masuki Tahap Pemulihan Pascabencana
- Operasi Lilin Singgalang 2025 Resmi Dimulai, 4.211 Personel Amankan Nataru di Sumbar
- KAI Gelar Apel Pasukan Posko Nataru 2025/2026 untuk Pastikan Kelancaran Mobilitas Nasional
- Pemprov Sumbar Siapkan Pergub atau Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana
- Mahyeldi Apresiasi Kebijakan Presiden dan Menkeu, TKD 2026 Daerah Bencana Tak Dipotong










