Osman Ayub Dorong Dinas PUPR Transparan Soal Penanganan Banjir di Batu Busuk

Sabtu, 13 Desember 2025, 11:12 WIB | Peristiwa | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menyarankan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada warga Batu Busuk, Kecamatan Pauh, terkait penanganan banjir dan dampak yang ditimbulkan.

Osman Ayub menyampaikan hal tersebut menanggapi keluhan warga yang meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan banjir di kawasan tersebut.

Menurutnya, persoalan yang mencuat di tengah masyarakat lebih banyak dipicu oleh kurangnya komunikasi antara warga dengan pihak terkait.

"Yang terjadi ini lebih ke miskomunikasi. Karena itu, masyarakat perlu diberi penjelasan yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman," ujar Osman Ayub, Jumat (12/12/2025).

"Di satu sisi masyarakat butuh beras, anak-anak butuh biaya sekolah, sementara penghasilan terhambat. Situasi seperti ini tentu membuat warga mudah tersulut," katanya.

Terkait permintaan warga soal penurunan alat berat, Osman Ayub menilai hal tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka.

Ia menyarankan agar Dinas PUPR melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk duduk bersama dan menyampaikan kondisi di lapangan secara transparan.

Osman menambahkan, penanganan dampak banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Ia mencontohkan pekerjaan di kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, yang juga membutuhkan proses dan keterlibatan langsung bersama masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kota Padang, Tommy TRD, menjelaskan bahwa penggunaan alat berat di Batu Busuk saat ini belum memungkinkan dilakukan.

"Untuk alat berat, kondisi di lapangan memang belum memungkinkan. Pak Wali Kota juga sudah turun langsung membawa bantuan untuk masyarakat," kata Tommy, Kamis malam (11/12/2025).

Tommy juga meluruskan data jumlah kepala keluarga terdampak yang sempat beredar. Menurutnya, data tersebut tidak akurat dan telah dikonfirmasi ke aparat setempat. "Soal jumlah kepala keluarga, datanya tidak sampai 200 KK. Itu sudah kami klarifikasi dengan pejabat setempat," jelasnya. (bi/rel/mel)