Muhidi Minta Data Kerusakan Banjir Bandang Jadi Dasar Perencanaan APBD

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pemerintah daerah terdampak bencana untuk melakukan penghitungan kebutuhan pascabencana secara cermat agar sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.

Dorongan itu disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).

Muhidi menegaskan, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) merupakan bagian penting sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

"Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, penghitungan kebutuhan pascabencana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi acuan strategis agar bantuan dan anggaran dapat tersalur tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Muhidi mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang segera menghitung serta melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.

"Kerusakan yang terjadi segera dilaporkan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun strategi dan menentukan anggaran yang dibutuhkan," tegasnya.

Muhidi menekankan, ketelitian dalam mendata kerusakan menjadi langkah awal agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai prioritas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada 8--9 Januari 2026, daerah terdampak akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tahap ini dinilai sangat menentukan perencanaan pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Menurut Muhidi, ketepatan data dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar pemulihan pascabencana berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel