Jalan Rusak Sumbar Jadi Perhatian, Doni Harsiva Yandra Tekankan R3P dan Inpres Jalan Daerah

PADANG, binews.id -- Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Menurut Doni, hingga saat ini skema pembiayaan perbaikan infrastruktur masih banyak bergantung pada program R3P (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana), yang memang difokuskan untuk penanganan wilayah terdampak bencana.

"R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur," ujarnya, Minggu (3/5/2026) di Padang.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan jalan rusak di Sumatera Barat bukan semata akibat bencana. Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.

"Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Ini memang pekerjaan rumah yang belum tuntas," tegasnya.

Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala

Doni mengakui, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak di luar kategori bencana dan belum tertangani secara maksimal.

"Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P," katanya.

Ia menambahkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama lambatnya perbaikan jalan.

"Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar, sementara anggaran daerah terbatas. Karena itu harus ada skala prioritas," jelasnya.

Dorong Pemanfaatan Inpres Jalan Daerah

Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.

"Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah," tegasnya.

Penulis: Imel
Editor: Imel