Pemprov Sumbar Gelar Rakor Pemutakhiran Data Dokumen R3P

PADANG, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, para bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Gubernur Mahyeldi menegaskan dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB. Namun demikian, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan tidak ada data lapangan yang tertinggal.

"Rapat koordinasi ini kita laksanakan bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data jika masih ada kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan," ujar Mahyeldi.

Ia menyebut, berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.

"Oleh karena itu, melalui rakor ini kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada yang tertinggal, akan kita susulkan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang secara konsisten memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar.

"Dukungan Anggota DPR RI sangat strategis, terutama dalam mengawal penyempurnaan R3P serta memastikan kebutuhan riil daerah dapat terakomodir di tingkat pusat. Terima kasih Pak Andre," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan Sumbar merupakan salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.

"R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumbar," kata Andre.

Ia menambahkan, apabila masih terdapat data yang tertinggal atau belum tercantum dalam dokumen R3P, maka hal tersebut akan disusulkan dan dikawal melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Penulis: Imel
Editor: Imel