Reses DPRD Sumbar, Evi Yandri Dengar Keluhan Warga Pauh soal Pascabencana
"Bantuan untuk yang rusak ringan dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan propasal untuk uang belum" ujar perwakilan dinas sembari menjelaskan bentuk dan skema bantuan.
Untuk masyarakat yang mengeluhkan sawah belum terdata. Di saat pertemuan itu juga Evi meminta lurah mencatatnya. Karena pendataan dimulai dari tingkat bawah, yakni dari RT/RW, lurah, kecamatan, kota lalu baru data sampai ke provinsi. Begitu pula dengan pendataan huntap.
Terkait huntap, ada yang mengkhawatirkan rumah mereka tidak akan didata sesuai dampak sebenarnya karena telah diperbaiki masyarakat sedikit demi sedikit. Untuk itu Evi meminta simpan foto rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
Untuk huntap ini, Evi Yandri tegas meminta RT/RW dan lurah mendata dan memverifikasi sebaik mungkin.
"Pendataan ini sangat penting. Jika tidak maka bisa seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang masih bermasalah, padahal bencana di sana sudah dari tahun 2022," katanya lagi.
"Jangan sampai ini terjadi di Padang," katanya.
Evi mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut ada yang kewenangan pemerintah kota Padang atau pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi.
"Tapi itu tidak masalah. Akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai terlaksana. Yang jelas ibu dan bapak mesti kooperatif, dukung dan bantu pembangunannya, jangan dipersulit apalagi diganggu. Jika selesai kan lingkungan Kita juga yang aman, Kita juga yang untung," tuturnya.
"Mari kita atur langkah kita kembali, perbaiki lagi ekonomi masing-masing selagi pemerintah mengupayakan secepatnya perbaikan infrastruktur," kata Evi. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






