Mahyeldi Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Memperkuat Ekonomi Daerah
Ia juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, tetapi dengan bunga tinggi. Kondisi ini kerap membuat pelaku usaha terjebak utang.
"Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau," tegasnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra menyampaikan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.
"Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan," jelasnya.
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Rangkul Apindo Bantu UMKM Sumbar Naik Kelas
- Efisien, Transparan, dan Ramah Lingkungan, KAI Divre II Sumbar Optimalkan Penggunaan BBM untuk Mobilitas Masyarakat
- Wagub Vasko Dorong Kab/Kota di Sumbar Tiru Langkah Pariaman Perluas Pasar Produk Pangan
- Sinergi Berkelanjutan, OJK dan Universitas Andalas Sepakati Nota Kesepahaman Baru
- Jaga Kualitas Layanan dan Keselamatan Perjalanan KA, KAI Divre II Sumbar Lakukan MCU Rutin bagi Pekerja






