DPRD Sumbar Bahas Tiga Ranperda Strategis, Fraksi-Fraksi Soroti Jalan Rusak dan Kendaraan ODOL

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan sejumlah catatan, kritik, serta masukan terkait persoalan infrastruktur jalan, tata kelola regulasi, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan proyek strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur, serta pemerataan pembangunan hingga daerah terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi ini juga menyoroti tingginya kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) dan mendorong peningkatan alokasi pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur.

Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur dan percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.

Baca juga: DPRD Pasaman Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD 2023

Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemahnya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.

Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan meminta perhatian terhadap keselamatan serta mitigasi bencana. PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Ruang Milik Jalan (Rumija), keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum tegasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra mendorong penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.

Sementara itu, Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian khusus terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses jalan wisata.

Tanggapan Gubernur Mahyeldi

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pendidikan dan Ranperda petani merupakan sektor strategis yang harus disusun selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Penulis: Imel
Editor: Imel