Meneguk Manisnya Jeruk Gunung Omeh Sembari Berwisata

Ingin menggali lebih dalam mengenai sejarah PDRI, tim mewawancarai Metrial (43) juru kunci PDRI yang juga tokoh masyarakat setempat. Ditemani Walinagari Arman, Met, begitu beliau biasa disapa menuturkan awal mula terjadinya PDRI.

"PDRI terbentuk 22 Desember 1948 di Halaban Limapuluh Kota. Ini akibat agresi Belanda yang menawan Dwi Tunggal Soekarno Hatta. Mencegah terjadinya kevakuman pimpinan negara, Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Perekonomian yang saat itu sedang berada di Bukittinggi mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat dan terus menginformasikan kepada dunia akan eksistensi Indonesia," ucap Met mengawali cerita.

Dia melanjutkan, saat mendapat kabar penyerangan di Yogya, Syafruddin bersama rombongan langsung meninggalkan Bukittinggi, setelah sebelumnya menghanguskan seluruh sarana prasarana yang ada, kecuali sebuah radio stesen yang nantinya jadi cikal bakal RRI Bukittinggi.

Dari Bukittinggi Syafruddin bergerak ke Halaban. Halaban dipilih karena menjadi posko AURI dimasa itu, sehingga mereka berpendapat keamanan cukup terjamin. Disanalah Menteri Syafruddin menunggu kedatangan tokoh lainnya yaitu Gubernur Militer Sumatera Barat, Rasjid.

"Jadi, sebenarnya PDRI itu embrionya dari Bukittinggi, lahir di Halaban dan besarnya bergerilya termasuk di Koto Tinggi," ujarnya.

Setelah PDRI terbentuk, atas saran Tan Malaka, sebaiknya pemerintahan dijalankan di Koto Tinggi karena mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategis, memiliki benteng yang kuat serta dekat dengan Riau dan Sumatera Utara. Makanya, sebagian pemimpin, pengungsi dan tak ketinggalan radio berpindah menuju Koto Tinggi.

Singkat cerita, dari Koto Tinggi lah banyak siaran radio mengudara menginformasikan keberadaan Indonesia. Hal tersebut membuat Belanda gerah dan melakukan penyerangan ke Koto Tinggi tanggal 10 Januari 1949 yang mengakibatkan gugurnya 9 (sembilan) pejuang Indonesia.

Atas dedikasi PDRI, pemerintah membangun Monumen Bela Negara yang terletak di Jorong Sungai Siriah sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara. Monumen tersebut berasal dari dana APBN yang melibatkan (enam) kementrian.

"Monumen telah siap 90 persen. Hanya akses jalan masih belum memadai menuju kesana. Saat ini baru Kementrian Pendidikan yang mengucurkan dananya. Kita berharap kementrian lain segera bertindak, agar proyek tidak mamprak dan secepatnya dapat dimanfaatkan, terutama oleh pelajar," harapnya.

Terakhir Metrial menjelaskan perbedaan PDRI dengan PRRI agar masyarakat khususnya generasi muda tidak rancu.

"PDRI dan PRRI dua hal berbeda. Baik konteks maupun waktu. PDRI periode 1948-1949, sedangkan PRRI di tahun 1949-1950. PDRI merupakan penyelamat negara, sementara PRRI bentuk ketidakpuasaan atas pemerintah pusat. Semoga sejarah tidak diputarbalikan. Kasihan anak cucu nantinya, jika kejadian masa lalu dipelintir dari aslinya," pungkas Metrial.

Penulis: Imel
Editor: BiNews