DPRD Minta Kegiatan Seremonial di MTQ Nasional di Kaji Ulang

Sementara anggota Komisi V lainnya Maigus Nasir menekankan soal kegiatan MTQ saat ini. Dia mempertanyakan izin pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang berkumpul saat MTQ Nasional nantinya

"Izinnya siapa yang mengeluarkan, jangan sampai bertentangan dengan aturan dan tugas dari satgas COVID-19 baik dari tingkat daerah hingga nasional. Jangan sampai kegiatan ini menjadi inskonstitusional,"ungkap Maigus Nasir

Maigus Nasir menyebutkan kafilah Sumbar harus anak-anak dari daerah ini. "Jangan mengubah data-data peserta. Ini akan membawa hal negatif baik dari segi hukum negara, dan semangat dari anak kita di sini," katanya.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri menyebutkan, penonton MTQ akan dibatasi dengan ketat termasuk menyediakan APD bagi panitia.

"Kalau untuk pawai ta'aruf memang tidak laksanakan. Ini upaya kita," kata Hendri

Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Edison menyampaikan, mayoritas kafilah adalah "aset" Sumbar, meskipun ada kafilah yang domisili di Jakarta, tapi asalnya Sumbar. Lalu ada juga anak Sumbar yang sudah lama di rantau tapi tetap asal daerah ini.

Edison menekankan kafilah itu ada kaitannya dengan Sumbar. Pihaknya menekankan kafilah yang tak ada "darah" Sumbar sudah dicoret dan dikeluarkan.

"Selebihnya kafilah memang asal Sumbar dan memiliki prestasi dan potensi. Kafilah asal Sumbar yang akan ikut sebanyak 76 orang," kata Edison.

Asisten III Pemrov Sumbar menjelaskan bagi peserta atau kafilah yang datang ke Sumatera Barat Wajib membawa wajib membawa hasil swab yang asli, begitu juga dengan tamu tamu yang lain yang datang menyaksikan MTQ harus juga membawa hasil swab yang asli hasil dan baru diswab dan harus H minus 3 sebelum berangkat ke Sumatera Barat hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran Covid-19. (rel/dw)

Penulis: Imel
Editor: BiNews