Ratusan Massa Kepung DPRD Sumbar, Supardi Gagah Berani Temui Peserta Aksi

PADANG, Binews.id - Ratusan massa yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTS dan pelajar kepung Gedung menolak UU omnibus law kepung Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/10/2020) siang.
Ditengah kepungan massa tersebut tampak dengan gagah berani, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat hadir menemui aksi mahasiswa di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 7 Oktober 2020.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan nanti kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kembali UU omnibus law.
"Kita akan usulkan itu, oke," ujar Supardi disambut tepuk tangan meriah dari peserta aksi.
Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien
Menurut Supardi, pihaknya berdasarkan fungsi DPRD yang dimiliki tentu akan menyerap aspirasi peserta aksi, salah satu fungsi pengawasannya.
"Kita memiliki kewenangan mengontrol kebijakan di daerah, namun ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, maka kita memiliki keterbatasan, namun kita akan upayakan salurkan sesuai saluran atau corong tersedia," ujar Supardi merupakan waktu muda juga aktivis ini.
Sementara itu, penasehat FKPPI Sumbar Djon Firman mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah resmi menerapkan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tampak malah dilanggaar oleh beberapa peserta aksi demo di DPRD Sumbar terkait tuntutan dicabut omnibus law cipta kerja yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
"Saya rasa perda AKB tak efektif dan sia- sia saja, sudah bersuluh mata rang rami begalanggang mata orang banyak, peserta aksi tampak melanggar Perda tersebut," ujar djon Firman yang akrab disapa Joni Kalong ini.
Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola
Menurut Djon Firman, perda AKB jelas- jelas mengingatkan dan untuk menerapkan, agar masyarakat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mandi.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mayat Tergulung Karpet Gegerkan Masyarakat Padang Barat
- Meninggal Jadi 8 Orang, 10 Luka Berat dan 6.002 Warga Sumatra Barat Mengungsi Pascagempa M6,1
- Ayahanda Wako Padang Panjang Berpulang
- Polda Sumbar Siagakan Satu Pleton Personel untuk Bantu Penanganan Bencana
- Warga Kabupaten Mukomuko dan Kepulauan Mentawai Rasakan Guncangan Kuat Dua Kali Gempa