Ketua IPPMI Pusat M Rafik Perkasa Minta Kegaduhan di NKRI Dihentikan Demi Pembangunan

Minggu, 08 November 2020, 11:30 WIB | Ragam | Nasional
Ketua IPPMI Pusat M Rafik Perkasa Minta Kegaduhan di NKRI Dihentikan Demi Pembangunan
Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) Pusat, M. Rafik Perkasa Alamsyah
IKLAN GUBERNUR

JAKARTA, Binews.id -- Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) Pusat, M. Rafik Perkasa Alamsyah, meminta kegaduhan publik serta aksi-aksi demonstrasi anarkis yang sangat merugikan bangsa dan menghambat agenda pembangunan untuk kemajuan NKRI.

Hal itu dikatakannya saat diskusi santai terkait kebangsaan bersama Ketua Forum Wartawan Perlemen (FWP) DPRD Sumbar Novrianto, Pimpinan umum media online Mimbar Sumbar, Boban Wartawan Rakyat Sumbar dan Pimpinan Media Online Yuliadi Chandra dan Rian kader Sapma Pemuda Pancasila Sumbar di Senayan City Jakarta, 6 November 2020.

Diskusi kebangsaan berlangsung santai tapi serius, M Rafik mengatakan, agar dihentikannya keriuhan politik, kegaduhan publik serta aksi-aksi demonstrasi anarkis yang sangat merugikan bangsa dan menghambat agenda pembangunan untuk kemajuan NKRI.

"Kita mendorong tumbuhnya kesadaran politik masyarakat Indonesia akan diperlukannya kesolidasi dan gotong royong dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi dan kemerosotan ekonomi dunia, serta membantu pemerintah melanjutkan dan memaksimalkan pembangunan Indonesia," ujarnya

Baca juga: Hadiri Seminar Kebangsaan IMM, Suhatri Bur Sampaikan Hal Ini

Selanjutnya, Rafik juga akan merajut potensi seluruh kawula muda bangsa guna menjadi akselerator pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Indonesia. "Memaksimalkan hadirnya momentum bonus demografi yang tidak datang dua kali, agar menjadi energi positif," ujar Rafik

Dikatakan Rafik, gejolak politik Indonesia yang terus melanda membuat pemerintah harus berbagi konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas politik nasional.

Pada situasi terbaru misalnya, agenda pemerintah mendorong penyederhanaan hukum lewat omnibus law UU Cipta Kerja, ternyata mendapat perlawanan dari gerakan ekstra parlemen.

"Padahal, niat mulia Presiden Jokowi telah secara gamblang dikemukakan bahwa proses pembangunan memerlukan penyederhaan sistem hukum agar akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.

Baca juga: Mendagri: Kita Perlu Merawat Kebangsaan Ini

Lanjut M Rafik, pandangan Pemuda Minang makna untuk Sumatera barat bahwa pihaknya melihat bahwa masih kurang peduli dengan pemuda salah satunya KNPI.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: