Pimpinan KPU Sumbar Paksa ASN yang Membangkang untuk Swab

PADANG, Binews.id - Sesuai dengan aturan berlaku terhadap undang-undang pilkada, perda Sumbar tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Keputusan Kapolri dan banyak hal, pimpinan lakukan KPU Sumbar sudah lakukan ketegasan pada ASN pelanggar Prokes, karena memaksa yang bersangkutan untuk Swab, jika tidak maka lembaga tersebut terindikasi membiarkan penyebaran covid-19 dilingkungan penyelenggara pilkada.

Untuk menghapus Indikasi pembiaran itu, Ketua dan Sekretaris KPU Sumbar, memaksa agar ASN yang tadinya menganggap remeh, segera melakukan tes Swab, karena dalam Perda AKB ditegaskan, bagi ASN yang baru masuk ke Sumbar dari daerah lain wajib melakukan swab di bandara, namun tidak demikian halnya dengan salah seorang ASN dilingkungan KPU Sumbar.

Naifnya lagi, ASN inisial RMP staf Hukum,teknis dan Hupmas tersebut memiliki kontak langsung dengan salah seorang staf yang terpapar, ketika berada di kota Bandung, Jawa Barat.

"Saya sekamar dengan RMP, pada saat itu dia demam dan mendingin, kebetulan kondisi saya sedang tidak fit, maka saya meminta agar dia juga Swab, ini untuk memastikan kesehatan bersama, untuk kepentingan orang banyak,' ulas staf yang saat ini sedang isolasi mandiri tersebut.

Baca juga: Yanuk Sri Mulyani Tegaskan KPU Sumbar Tidak Berpihak Pada Paslon Manapun

Dia juga menambahkan, kalau saja memang imunitas RMP tinggi, bisa saja yang memiliki imunitas rendah akan terpapar, untuk itu perlu dipastikan status corona-nya, untuk kepentingan orang banyak.

Hal senada juga disampaikan mantan anggota KPU Sumbar Ardyan, dimana RMP wajib untuk Swab, karena itu aturan dan wajib dilaksanakan, untuk memastikan kalau penyelenggara memang terbebas dari covid-19.

"Wajib bagi RMP untuk Swab, ini aturan berbagai tingkatan, sehingga tidak berimbas pada pemilih, maupun pada penyelenggara lain, jangan anggap remeh penyebaran covid-19," tegas Ardyan.

Ia juga menambahkan, jika yang bersangkutan tidak melakukan uji Swab, maka KPU Sumbar bisa di DKPP, karena sudah melakukan pembiaran dan melanggar undang-undang pilkada serta aturan lain.

Baca juga: Yanuk Sri Mulyani Gantikan Amnasmen jadi Ketua KPU Sumbar

Berkaitan hal tersebut, menghindari kegaduhan karena seorang staf, sekretaris KPU Sumbar Firman, sebagai atasan yang bersangkutan mengatakan, sudah memaksa yang bersangkutan untuk uji Swab.

Penulis: Imel
Editor: BiNews