Mendagri Minta Semua Pihak Dapat Menyukseskan Pilkada Serentak 2020 dari Konflik dan Covid-19

Dari evaluasi Kemendagri, memang masih ada terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran dalam bentuk peraturan KPU maupun pelanggaran Covid-19. Tapi dari undang-undang atau peraturan KPU memperbolehkan tatap muka tidak lebih dari 50 orang berdialog.

"Meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kita melihat tidak terlalu signifikan dan saya juga tidak menyepelekan angka 2,2 persen tetapi di atas 50 orang sudah dianggap melanggar sehingga dilakukan tindakan," tuturnya.

Dalam menghadapi situasi baru, masyarakat harus bisa beradaptasi. Perlu disiplin diri dalam pelaksanaan Pilkada, agar tidak tertular dengan virus corona. Pilkada di tahun ini harus sukses, sehingga terpilihlah pemimpin kuat.

Baca juga: Pasca Covid-19, Kabupaten Dharmasraya Catat Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penurunan Kemiskinan

"Kita jaga agar dalam pemilihan suara Pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19 karena ada potensi interaksi dan potensi kerumunan," ucapnya.

Dalan rapat koordinasi tersebut, hadir pula Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua BNPB Doni Monardo, Ketua DKPP, Muhammad. Selain itu, hadir pula pejabat-pejabat dari Kemengadri, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri secara langsung maupun virtual.

Usai Rakor tersebut, Gubernur Irwan Prayitno menyambut baik dukungan semua kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada. Penyelenggara pemilu mendapat jaminan kesehatan saat bekerja berupa alat proteksi diri dan rapid test, guna mencegah penularan Covid-19.

Irwan Prayitno berpesan kepada petugas penyelenggara, pengawas dan pengamanan menerapkan secara ketat protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar dan semua petugas akan dilengkapi alat pelindung diri sesuai arahan Kemendagri.

"Pemprov Sumbar mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa dicitakan bersama untuk terselenggaranya Pilkada yang aman, sukses dan bersih dapat terlaksana dengan baik, lebih penting lagi aman dari Covid-19," harapnya.

Rapid test tetap dilaksanakan, kalau reaktif itu diprediksi positif, harus segera dilakukan swab tes (PCR). Untuk itu kembali Irwan Prayitno menegaskan agar setiap anggota KPPS yang reaktif wajib lakukan swab tes. Kalau ternyata hasil swab tes positif mereka harus di karantina atau isolasi.

"Alhamdulillah di Sumbar swab tes masih gratis. Yang terpenting kedisiplinan penerapan protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan Pilkada Serentak 2020," tegasnya. (*)

Penulis: Imel
Editor: BiNews