Nevi Minta Pemerintah dan BUMN Farmasi Fokus pada Efikasi, Tidak Berbisnis Vaksin Kepada Masyarakat

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma meminta kepada Perusahaan plat Merah ini agar tidak mengedepankan bisnis vaksin kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penanggulangan wabah covid-19.

Pemerintah telah merancang peta jalan "Road Map" pemberian vaksin Covid-19. Dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

"Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya," ujar Nevi.

Nevi mengatakan, bahwa tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, petugas layanan publik, dan tenaga kesehatan.

Baca juga: Nevi Zuairina: Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Politisi PKS ini mempertanyakan, apakah Pemerintah dan Holding BUMN farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga Indonesia secara keseluruhan?. Sistem ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.

"Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya? Dengan program ini, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja. Namun harus ada kejelasan dulu terkait supplynya, pembiayaannya, dan targetnya," kata Nevi mempertanyakan.

Legislator asal Sumbar ini meminta agar memastikan program Vaksinasi dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi covid-19 dapat segera berakhir.

"Saya berharap pada tata kelola vaksin ini tidak ada sedikitpun konflik interest dari berbagai pihak. Semakin kecil penyelewengan proses pengelolaan vaksin ini, akan semakin besar harapan pandemi covid-19 ini teratasi di negara Indonesia," tutup Nevi Zuairina. (*/bi)

Baca juga: Komisi VI DPR RI Dorong Penggunaan SEPABLOCK untuk Pembangunan Huntap di Sumbar, Sumut, dan Aceh

Penulis: Imel
Editor: BiNews