Fraksi PKS Minta Pemerintah Tunda Impor Garam, Nevi : Pemerintah Kurang Serius Urus Masalah Garam

JAKARTA, binews.id - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina mendesak Pemerintah menunda rencana impor garam sebesar 3,07 juta ton.

"Impor garam yang meningkat terus setiap tahun menunjukan pemerintah tidak serius melindungi petambak garam Nasional," ujarnya.

Seperti diketahui, impor garam sebesar 3,07 juta ton pada tahun 2021 sudah diputuskan melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton.

"Tingginya ketergantungan impor garam mencerminkan rendahnya keseriusan Pemerintah dalam mengurusi masalah garam, Pemerintah lebih berpihak kepada importir garam dibanding rakyatnya sendiri sebagai petambak garam," tambah Nevi.

Baca juga: Bupati Solok Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

Politisi PKS ini melihat, keseriusan yang tidak terlihat adalah bagaimana pemerintah membangun instrumen produksi garam industri sesuai standar kebutuhan industri makanan dan minuman. Sehingga yang terjadi dari tahun ke tahun, importasi garam terjadi dengan alasan kebutuhan garam Industri tidak cukup karena PT Garam belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan garam nasional terutama garam industri.

Namun persoalan garam makin berkembang berkaitan garam konsumsi di pasaran pun bukan dari produksi garam rakyat Indonesia. Sehingga banyak kecurigaan adanya garam impor telah merambah pada garam rakyat.

Nevi juga mengingatkan, jangan sampai ada ketidaktransparanan dalam pelaksanaan impor garam.

"Jangan sampai praktik curang impor garam kembali terulang seperti yang pernah terjadi pada 2018 lalu, dimana KPPU menemukan importir berkolusi melakukan penguasaan pasar dengan memasok garam ke pasar rakyat," tuturnya.

Baca juga: Ekonomi Dharmasraya 2025 Meningkat Pesat, Mayoritas Indikator Melebihi Rata-rata Provinsi

"Hal ini terjadi karena importir tidak melaporkan realisasi impornya kepada pemerintah, ditambah lemahnya pengawasan dari pemerintah pula," jelasnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews