Supardi : Pola Efektivitas dan Efisiensi Harus Dikemukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
"Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Covid-19. Sumbar telah melakukan penyesuaian melalui refocusing anggaran sekitar Rp508 miliar untuk ditempatkan pada pos belanja tidak terduga," bebernya.
" Dari anggaran yang direalisasikan harus diiringi dengan output dan outcome berkualitas, " katanya.
Dia menambahkan, pada tahun 2019, sejumlah sektor target makro pembangunan daerah tidak tercapai, salah satunya Pertumbuhan Ekonomi (PE).
Dia mengungkapkan, dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah target utama pembangunan tahun 2019 terpenuhi.
Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (lPM) sebesar 72,39 persen. Dengan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 8,92 tahun dan angka harapan Hidup sebesar 69,31 tahun. Sementara itu, angka pengangguran sebesar 5,33 persen.
" Meski beberapa target pembangunan daerah telah tercapai, masih terdapat target utama yang belum terpenuhi, yaitu PE yang baru bisa dicapai sebesar 5,05 persen dan angka kemiskinan sebesar 6,29 persen ," katanya. (rls)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi
- Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui LKPJ Wali Kota 2025
- Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
- Penguatan Peran Tim Ahli Jadi Kunci Optimalkan Kinerja DPRD Sumbar






