Supardi : Pola Efektivitas dan Efisiensi Harus Dikemukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

PADANG, binews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta seluruh unsur terkait dalam penyelenggara pemerintahan, mengutamakan pola efektivitas dan efisiensi untuk penggunaan anggaran daerah. Dengan pola tersebut, diharapkan capaian pembangunan akan berjalan lebih optimal.

Ketua DPRD Sumbar Supardi baru-baru ini mengatakan, keberhasilan jalannya pemerintahan tidak terlepas dari baiknya pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dikedepankan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

" Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar realisasi anggaran, melainkan bagaimana dampaknya bagi pembangunan daerah untuk seluruh sektor," katanya.

Dia mengingatkan, untuk mencapai target pembangunan daerah perlu kebijakan strategis dalam realisasi anggaran, tidak hanya sekedar menggelontorkan namun hasilnya tidak sesuai target yang ditentukan.

Baca juga: DPRD Provinsi Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga 2023/2024 dan Akhir Masa Jabatan 2019/2024

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja pengelolaan keuangan daerah di sejumlah provinsi banyak mendapatkan penilaian yang kurang baik, hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kasus penyalahgunaan keuangan daerah.

" kasus-kasus ini, banyak melibatkan pejabat penyelenggara pemerintah daerah, oleh sebab itu perlu pengawasan dan pengelolaan yang berintegritas," katanya.

Dilanjutkanya, pada suatu sisi kita perlu mendorong kebijakan optimalisasi penggunaan belanja daerah untuk mempercepat pembangunan.

Akan tetapi kebijakan tersebut, rentan dijadikan celah terhadap OPD untuk menghabiskan aKetua DPRD Sumbar Supardinggaran yang telah disediakan, tanpa melihat urgensi dan prioritas manfaat oleh mayarakat.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Respon Positif Aksi Damai Mahasiswa di Penghujung Masa Jabatan

Supardi memaparkan, tahun 2020 merupakan waktu yang sulit dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Pandemi Covid-19 tidak hanya menghancurkan sistem kesehatan, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya yang berdampak kepada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penulis: Imel
Editor: BiNews