Menteri PDTT Sebut Kemiskinan Ekstrem Dientaskan Paling Lambat 2024

PADANG PARIAMAN, binews.id -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah menyambangi Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (27/8/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu meninjau salah satu potensi desa setempat berupa Kawasan Wisata Embung Ambio Tarantang Panjang, Nagari Toboh Gadang Timur. Pemanfaat embung digunakan sumber pengairan, tidak hanya itu bisa juga berfungsi sebagai objek wisata.

"Kunci pemulihan percepatan perekonomian Nasional level desa, ya mulai dari desa. Itu makanya kita fokus desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kalau di Sumbar Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)," katanya dalam sambutan.

Lanjut Gus Menteri mengatakan, saat ini pemerintah melakukan penurunan kemiskinan ekstrem, memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka nol persen pada 2024.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran

"Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke nol persen," ucapnya.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat, sesuai by name by adrees.

"Makanya, kita minta kepada daerah bisa betul-betul mendata, sehingga bantuan sosial ini, tepat sasaran orang yang berhak," terangnya.

Gus Menteri menjelaskan, Prinsip dari penurunan angka kemiskinan ada dua hal, yaitu, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

Dengan BPJS Kesehatan masyarakat miskin tidak perlu memikirkan pengeluaran untuk kesehatan sementara pendidikan akan juga sudah dijamin oleh Kartu Indonesia Pintar.

Penulis: Imel
Editor: BiNews