Penyuluhan Pertanian Garda Terdepan Membangun Manusia Pertanian

"Kami sering mendapat keluhan petani merugi karena benih yang ditanam ternyata palsu atau tidak menghasilkan produksi seperti yang dipromosikan. Ini masih sering terjadi. Kasihan petani, mereka telah mengeluarkan banyak modal dan tenaga buat bertani, harus kita lindungi," jelasnya.

Benih yang tidak tersertifikasi sangat rentan terhadap pemalsuan. Pemerintah tidak ingin petani menanggung risiko kerugian mereka akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan bagi petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar Syafrizal menyampaikan, dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian mulai dari desa/ kelurahan/ nagari yang berjumlah 1.159, BPP 165, Kabupaten/kota dan provinsi 1.994 orang, sehingga kekurangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang.

Baca juga: Kwarda Sumbar Nilai Kwarcab Padang Sudah Jadi Contoh Gerakan Pramuka Indonesia

Untuk memenuhi kekurangan tersebut Dinas TPHP telah mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB, untuk menyiapkan formasi untuk penerimaan penyuluhan pertanian.

"Mengingat kekurangan penyuluh pertanian tersebut, perlu kita dioptimalkan pemanfaatan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan sarana, prasarana, dan pembiayaannya," ungkapnya. (*/bi)

Penulis: Putri
Editor: Adrian Tuswandi