Pemda Diminta Proaktif Konsolidasi Data Covid-19

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait sinkronisasi data agar semakin interoperable. Hal ini untuk mencegah kesalahan terkait data kedepannya.
Perlu dilakukan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan. Dan umumnya selama masa migrasi data ini ditemuka perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.
"Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasi kan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mecegah hal yang sama terjadi di masa mendatang," Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jumat (10/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Saya apresiasi kepada Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah kedepannya," tutur Wiku. Ia menjelaskan bahwa selama 1 minggu, Depok dapat mensinkronisasi sekitar 17 ribu kasus.
Baca juga: Satgas Halal Padang Panjang Kampanyekan WHO 2024
Disamping itu, saat ini pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Dalam mensukseskan program vaksinasi ini diperlukan upaya aktif untuk menjamin stok vaksin mencukupi di setiap kabupaten/kota.
"Diharapkan para walikota dan bupati aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat," lanjutnya.
Gubernur pun mampu menjadi kepanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif dibawahnha untuk mengadvikasi kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. Karena hal ini akan menjadi input berarti bagi kemenkes termasuk perbaikan mekanisme dan distribusi serta logistik untuk segera ditindak lanjuti. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025