BPS Sumbar Gelar Coaching Clinic Aplikasi Bidadari di Pasaman Barat

PADANG, binews.id -- Kelurahan, desa atau nagari sebagai satuan wilayah terkecil di Sumatera Barat, memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Nagari tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan.

Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa, nagari untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, saat pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Potensi Desa (Podes) dan Coaching Clinic Aplikasi Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari (Bidadari) Tahun 2021, di auditorium kantor bupati Pasbar, Senin (20/9/2021) lalu.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ini dalam rangka satu data untuk Pasaman Barat dan satu data untuk Indonesia. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 20 sampai dengan 23 September, dengan peserta dari masing-masing nagari yang ada di Pasbar.

Baca juga: Bupati Sabar AS Pimpin Apel Organik ASN Kabupaten Pasaman, Bahas Keuangan dan Investasi Daerah

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusdiklat BPS RI Eni Lestari Ningsing, Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati, dan stakeholder terkait lainnya.

Risnawanto dalam pemaparannya menambahkan, pengumpulan dan pemutakhiran data statistik yang dilakukan di tingkat nagari oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak banyak yang diberikan kembali kepada pemerintah nagari sehingga berpotensi menghasilkan data yang tidak konsisten dan indikator pembangunan yang tumpang tindih.

"Padahal nagari seharusnya memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya. Selain itu, permasalahan lainnya adalah mengenai relatif masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah nagari dalam hal pengelolaan data,"ujar Risnawanto.

Hal ini, lanjut Risnawanto, berdampak pada rendahnya komitmen dan literasi pemerintah nagari untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan. Pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Bupati Pasaman Sabar AS Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Lubuak Gadang

"Terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pembangunan desa nagari yang berkesinambungan,"kata Risnawanto.

Penulis: Imel
Editor: BiNews