Wagub Sumbar Sampaikan Rancangan APBD Tahun 2022, DPRD Sumbar Tanggapi Positif

PADANG, binews.id -- Akibat dari Pandemi Covid-19 yang terus melanda Indonesia dan daerah, secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan negara dan daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,6%. pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp. 30.64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp.31,67 juta.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis, (14/10/2021).

"Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumbar diperkirakan berada pada angka 5,4 - 5,7 persen. Hal ini didorong trend positif harga CPO dan karet di dunia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kita," kata Wagub Audy Joinaldy.

Baca juga: Wagub Sumbar Prihatin atas Pengrusakan Rumah Doa di Padang

Dari sisi yang dilihat yang diukur dengan Gini Ratio, walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat selama 10 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,006 poin ke angka 0,301 pada tahun 2020 yang lalu. "Karena Pandemi Covid-19 justru menurunkan tingkat pendapatan di Sumbar," ucapnya.

Untuk aspek kemiskinan dan gerakan, kondisi pandemi Covid-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40 persen menjadi 6,56 persen. jumlah pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33 persen menjadi 6,88 persen.

Selanjutnya laju Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2020 tercatat sebesar 2,11 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 0,16 persen (yoy).

Audy menerangkan, ada beberapa kebijakan pembangunan ekonomi Sumbar tahun 2022 yaitu : 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian Covid-19 dan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan serta kemajuan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Wagub Vasko Tindak Tegas Pukat Harimau, Wako dan Ketua DPRD Sibolga Minta Maaf

2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. 3. Tingkat inflasi akan terjaga pada tingkat yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi Covid-19 terbukti mampu menahan laju inflasi dan akan berlanjut pada tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

Penulis: Imel
Editor: BiNews