Pemprov Sumbar dan Jambi Sepakati Enam Bidang Perjanjian Kerja Sama

JAMBI, binewsid -- Setelah Riau dan Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menjalin sinergitas dan memperkuat kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga. Kali ini, kerjasama dibina dengan Negeri Sepucuk Djambe, Sembilan Lurah, Provinsi Jambi.

Nota kesepahaman antar kedua provinsi ini ditandantangani langsung oleh kedua gubernur masing-masing daerah dalam rangkaian Rapat Paripurna HUT Provinsi Jambi ke-65 Tahun, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (6/1/2022).

Momentum ini sangat penting dan bersejarah sebab selain Sumbar, pada saat yang sama juga dilakukan hal serupa antara Gubernur Jambi dengan lima provinsi lainnya, yakni Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

Peristiwa itu bahkan disaksikan langsung oleh Dubes RI untuk Rumania dan Malcedonia, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kejagung RI, Konsulat Turki untuk Wilayah Sumatra, beserta ratusan undangan rapat paripurna.

Baca juga: Pj Sekda Yozarwardi Buka Forum Setda se-Sumbar, Bahas Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi dan Gubernur Jambi Al Haris sama-sama meyambut baik kerjasama dalam rangka untuk saling menguatkan peran Sumatera dan meningkatkan kontribusinya untuk kemajuan Indonesia.

"Kerjasama ini yang merupakan wujud keseriusan kita dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama ini penting dan sudah kami rasakan manfaatnya pada saat kasus covid meningkat. Berangkat dari pengalaman itulah, kita ingin memperkuat kerjasama," ungkap Buya Mahyeldi.

Kesepakatan bersama (MoU) itu juga langsung ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 6 (enam) bidang, yaitu bidang Pariwisata, pertanian, perkebunan, pangan, trantibum linmas wilayah perbatasan serta bidang kebencanaan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo mengatakan kerjasama yang dibangun bermanfaat untuk meningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumberdaya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

Baca juga: Kepala Daerah Terpilih Akan Dilantik Presiden 20 Februari 2025 di Jakarta

"Kerjasama ini juga akan bermanfaat intuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM daerah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah, meningkatkan pemasukan bagi kas daerah, serta meningkatkan pemerataan hasil pembanqunan," kata Doni.

Penulis: Imel
Editor: BiNews