Harga Kebutuhan Pokok Belum Terkendali, Nevi Zuairina Minta Operasi Pasar Tepat Sasaran

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang hingga saat ini belum juga terkendali meski tahun baru 2022 telah lebih dari satu pekan berlalu. Untuk itu ia mengingatkan agar operasi pasar yang akan dilakukan harus tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan sama sekali.

Nevi mengatakan, beberapa harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan sejak menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut data PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan saat menjelang Nataru diantaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Sertifikasi 132 Pegawai Sepanjang 2024 untuk Wujudkan SDM Profesional

"Saya mendengar pemerintah hendak menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Saya harap jangan hanya minyak goreng, akan tetapi seluruh bahan pangan utama mesti juga stabil seperti beras, gula pasir, daging sapi atau daging ayam, telur ayam, garam, susu, bawang merah dan bawang putih. Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global dan ditambah dengan momen Nataru. Untuk itu, operasi pasar ini mesti tepat sasaran danzero mistake," tutur Nevi dalam siaran persnyaSenin (10/1/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritisi, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Terlebih lagi banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.

Baca juga: Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up

Di sisi lain ia juga merasa sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat yang semakin besar. Mengutip dari Kementerian Ketenagakerjaan, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT yang artinya sudah ter-PHK. Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir sebanyak 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.

"Dengan semakin besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari yang berarti pengeluaran tiap hari. Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi," ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Baca juga: Dukung Energi Hijau, KAI Sumbar Gunakan PLTS di Stasiun Padang

Nevi mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok. Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan. Selain itu, pemerintah harus memberikan sanksi jika ada yang terbukti melakukan penimbunan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait. Data yang berbeda antar kementerian dan lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.

Penulis: Imel
Editor: BiNews