Ratusan Miliar Proyek Pemprov Sumbar 2021 Mangkrak,Hidayat Minta Gubernur Evaluasi Kadis dan Rekanan

Ketua Fraksi Gerindra ini juga menguraikan kondisi paket paket pekerjaan yang berada di Dinas Sumberdaya Air, "Misalnya paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan seawall dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Realisasinya juga banyak yang tidak mencapai 100%. Termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp1,4 miliar lebih, pisiknya hanya terealiasi 62,15%, sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat minus hiasan," katanya.

Dijelaskannya, secara total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar, Namun, dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran. Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100% maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis," terang Hidayat.

Ditanya bagaimana tanggapan soal kondisi proyek mangkrak tersebut, Hidayat dengan tegas meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala dinas berserta pejabat proyek, termasuk mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sambut Baik Tawaran Kerjasama Provinsi Lampung di Bidang Pangan

"Berdasarkan fakta tersebut, kita meminta dan mendesak segera agar Gubernur melakukan evaluasi kinerja para Kepala Dinas dan Pejabat Penanggungjawab Proyek, termasuk meminta mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan," pinta Hidayat.

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi tersebut dan diketahui kinerja pejabatnya yang membuat pekerjaan menjadi bermasalah maka jangan takut untuk mengganti pejabat bersangkutan.

"Disinilah nyali Gubernur diuji dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan daerah dan banyak orang. Tapi katanya lebih mengedepankan kapasitas dan integritas dalam menentukan dan mempertahankan pejabat. Jangan omong doang. Ini sudah terbukti kok, saya menyebutnya bahwa proyek mangkrak tersebut telah berpotensi menghambat dan merperlambat kemajuan daerah karena azaz manfaat dari tujuan pelaksanaan pekerjaan pun tertunda dinikmati daerah dan masyarakat," kata Hidayat.

Begitu juga terkait rekanan penyedia barang dan jasa. Mestinya harus ada evaluasi, apakah kemampuan dasar atau pengalaman perusahaan belum ada tapi dimenangkan juga atau ada dekingan atau karena nilai penawaran terlalu rendah dari pagu proyek. Evaluasi ini penting agar tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya," harap Hidayat. (*/Mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews