Kegiatan Pembekalan Satgas Trantibum dilakukan Pemkab Pesisir Selatan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) melaksanakan kegiatan pembekalan, sekaligus pengukuhan Satgas Trantibum di Painan, Rabu (23/3/2022).
Menurut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dailipal, menjelaskan, kegiatan pembekalan Satgas Trantibum yang diikuti sebanyak 30 orang anggota Satpol PP itu akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Rabu sampai Jumat tanggal 23-25 Maret 2022 di Painan. Kata Dailipal kegiatan itu bertujuan untuk menyiapkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang baik secara fisik, mental maupun pengetahuan tentang aturan-aturan yang ditegakkan. "Adapun bentuk kegiatan pembekalan tersebut adalah kesamaptaan, latihan bela diri praktis, pembekalan dan arahan tentang Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan," terang Dailipal. Selanjutnya, Satgas Trantibum selama ini telah melaksanakan beberapa kegiatan operasi seperti penertiban tambak udang di Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir. "Dari hasil tinjauan lapangan ada 6 pengusaha tambak udang yang belum mengantongi izin usaha. Sebagian dari mereka sudah mengoperasikan usahanya dan ada juga yang masih dalam proses pembuatan tambak udang," ungkapnya. Hal ini telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang tertuang pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang atau badan diharuskan memiliki izin terhadap segala bentuk usaha yang didirikan. Satgas Trantibum kata Dailpal melakukan penertiban pelajar yang keluyuran saat jam belajar. Hal ini telah melanggar Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal Pasal 23 ayat (1) : Setiap anak sekolah dilarang berada di tempat umum dan tempat lain seperti warung luar sekolah, warnet, game/playstasion, bilyard, objek wisata, dan tempat lain di luar pekarangan sekolah selama atau sesudah jam belajar.
Dan ayat (2) : Bagi anak sekolah yang ada kegiatan pada jam belajar di luar sekolah harus mendapat surat izin dari sekolah yang bersangkutan, ungkap Dailipal.(*/on)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pengurus DPD Iluni UNP Pessel Periode 2023-2027 Dikukuhkan, Rektor Prof Ganefri: Diharapkan Berkontribusi untuk Pembangunan Daerah
- Gubernur Mahyeldi Tinjau Kerusakan TPI Surantih Akibat Banjir, Minta Rincian Kerugian Segera Dilaporkan
- Owner Dempo Grup Bantu Korban Banjir Ranah Pesisir
- Gubernur Mahyeldi Serahkan Kayu Tak Bertuan Temuan Dishut Sumbar untuk Pembangunan Masjid di Pesisir Selatan
- Camat Denny Anggara Wakili Pesisir Selatan