Dari 55 OPD Hanya 4 Yang Menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik, Adrian : Miris!!
"Kita berharap Perda Tata Layanan Informasi Publik segera disahkan untuk menekan OPD dalam memberikan pelayanan informasi publik," tegas HM Nurnas.
Respon yang lambat terhadap keterbukaan informasi publik menurut HM Nurnas adalah wajar.
"Wajar jadinya kalau brevet Sumbar masih Menuju Informatif dan indeks keterbukaan masih di bawah rata rata nasional," pungkasnya.
Baca juga: Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto Terima Nota LKPj Bupati 2022
Laporoan Pelayanan Informasi Publik itu, dalam aturannya diserahkan ke Komisi Informasi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berkahir. (*)
Halaman:
1 2
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
- KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
- Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
- Wako Fadly Amran Instruksikan Damkar Siram Material Tercecer di Jalan Bypass
- Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari
