Meskipun Keikutsertaan OPD Meningkat, HM Nurnas Nilai KI Masih Gagal
"Gunakan Perda Keterbukaan Informasi Publik Sumbar yang beberapa hari lagi akan diundangkan untuk membooming dan memasifkan keterbukaan informasi publik. Adanya Perda ini pak Gubernur tidak bisa lepas tangan saja, Pak gubernur harus kawal KIP yang digariskan oleh Perda itu,"ujar HM Nurnas.
Soal anggaran perubahan HM Nurnas mengatakan tidak saja DPRD, mestinya KI Sumbar minta tolong ke Gubernur Sumbar.
"Perda Keterbukaan sudah sah, tentu tanggung jawab terhadap anggaran terutama setelah Perda KIP Sumbar sah, jadi tidak DPRD saja yang bertanggungjawab terhadap sukses program KI Sumbar ini," ujar HM Nurnas. (*)
Baca juga: Sorot Perlintasan Sebidang Rel Kereta di Kasang, HM Nurnas: Saya Mengalami Sendiri, Makin Parah
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
- KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
- Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
- Wako Fadly Amran Instruksikan Damkar Siram Material Tercecer di Jalan Bypass
- Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari
