BERSAMA 12 INSTANSI DAN ORGANISASI
Bawaslu Sumbar Gelar Rakor Upaya Pengawasan Pemilu 2024

PADANG, binews.id --Bawaslu Sumbar melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan semua stakeholder dalam upaya melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ada 12 instansi dan organisasi yang diundang Bawaslu Sumbar
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menyampaikan Pemutakhiran Data pemilih ini merupakan bagian penting dalam tahapan Pemilu 2024. Sesuai PKPU 3/2022, dilakukan penetapan Parpol Peserta Pemilu. Namun yang tak kalah pentingnya, pemutakhiran data pemilih yang dimulai 14 November 2022.
"Rakor ini merupakan upaya Bawaslu Sumbar melakukan upaya pencegahan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih," ungkap Alni di dampingi Muhammad Khadafi selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat saat membuka Rakor, Jumat (7/10/2022) di Kantor Bawaslu Sumbar.
Dikatakan Alni, pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, karena berkaitan erat dengan hasil pemilu.
Baca juga: KPU Dharmasraya Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Tantangan Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan
"Dalam pengalaman kami di Bawaslu bersama KPU sebagai penyelenggaran pemilu, pemutakhiran data pemilih ini menjadi sangat penting dan seringkali dimanfaatkan menjadi pintu masuk bisa ada sengketa pemilu," kata Alni.
Ditambahkan Khadafi, pelaksanaan Pemilu merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. Sementara Bawaslu melakukan upaya pengawasan dan pencegahan terhadap segala potensi yang mengganggu tahapan hingga pelaksanaan pemilu 2024 di ruang publik.
"Bawaslu selalu intens berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu," ungkap Khadafi dalam Rakor yang juga dihadiri Kasubdit III Polda Sumbar, AKBP Zulkafde.
Sementara itu Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan bahwa pemutakhiran data pemilih akan dilakukan mulai 14 Oktober, sesuai PKPU No. 3 Tahun 2022. Tahapan ini tak bisa lepas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, TNI dan Polri.
Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi dan Revisi Program Pengawasan Pemilu 2024/2025
"Peran media juga sangat penting agar tahapan ini bisa menyentuh berbagai segmen," ujar Yanuk.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan