Bertabur Banyak Prestasi, Sekwan Raflis Ucapkan Terima Kasih Pada Semua Pihak yang Mendukung Sekretariat DPRD Makin Bagus

PADANG, binews.id --Di bawah kepemimpinan Raflis, Sekretariat DPRD Sumatera Barat (Sumbar) bertabur prestasi. Sejumlah prestasi itu tak hanya tingkat provinsi namun juga tingkat nasional.

Diantara prestasi itu diantaranya ditujuk oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mempresentasikan penyusunan indeks kinerja DPRD di hadapan beberapaSekwandan kepala biro pemerintahan yang berasal dari 10 Provinsi se Indonesia.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar, Raflis, mengungkapkan, dalam penyusunan indeks kinerja DPRD pihaknya mengutamakan penerapan keterbukaan informasi dengan menggandeng seluruh unsur terkait, mulai dari aspirasi yang masuk melalui reses dan hasil audiensi, hingga produktifitas peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan. Seluruh data yang dihimpun, menjadi acuan dalam menyusun dokumen tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan nantinya akan tepat sasaran.

"Semua harus dilibatkan, termasuk para staf yang paham pada bidang masing-masing, tentunya dengan mengemukakan komunikasi yang baik, agar situasi kerjaan tetap terjaga dan hasil pun maksimal," katanya.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar Menjadi Pelopor Green Province di Indonesia

Selama 2022, Raflis juga aktif mendampingi dewan untuk menyambut demonstran yang menyampaikan tuntutan seperti, puluhan masyarakat yang tergabung dalam kolaborasi Ormasdan Tokoh Masyarakat Sumbar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan kembali harga BBM bersubsidi. Mereka menilai pemerintah tidak layak menaikkan harga BBM bersubsidi karena masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya aspirasi tenaga honorer yang menuntut dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB, puluhan tenaga non ASN Solok Selatan datangi DPRD Sumbar. Kedatangan mereka mewakili sebanyak 2.400 tenaga non ASN lainnya yang masih berstatus aktif dan juga non aktif.

Tenaga non ASN ini diantaranya berprofesi sebagai guru honorer, tenaga medis, pegawai instansi pemerintahan dan lainnya. Mereka ada yang sudah diberhentikan sejak tahun lalu dan baru-baru ini. Ada pula yang masih bekerja namun akan segera dirumahkan.

Selanjutnya ratusan siswa didampingi wali murid SMAN 1 Padang datang mengadu ke DPRD Sumbar, mereka merasa dianak tirikan karena tidak ditempatkan belajar di gedung SMAN 1 Lolong Belanti, Padang, melainkan pada gedung II di Jalan Bunda, Ulak Karang.

Baca juga: PSI Tunjuk Putra Gubernur Sumbar Jadi Ketua DPW: Peta Politik Minang Kian Dinamis

Merasa tak ada penyelesaian dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan mereka meminta bantuan DPRD Sumbar untuk membantu penyelesaian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews