Konsultasi DPRD Sumbar ke KI Pusat, Syawaludin: Pilih Komposisi Seharmonis KI Sumbar 2023-2026

"Pilihan bapak ibu, Komisi I DPRD Sumbar tentu harus yang terbaik bagi lembaga KI Sumbar yang selama ini berkinerja sangat baik dalam program mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar, " ujar Dony.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syawal mengatakan ke KI Pusat dalam rangka memberi penguatan dalam tugas konstitusi DPRD untuk menetapkan Komisioner KI Sumbar periode 2023-2027, seperti soal calon incumbent dan unsur mewakili pemerintah.
Dony menegaskan incumbent penting untuk keberlanjutan lembaga Komisi Informasi Sumbar.
Baca juga: KI Pusat Dorong Informan Ahli Nilai IKIP Secara Objektif
"Komisi Informasi Sumbar setelah berganti periode, maka kerja keterbukaan sudah menunggu periode berikutnya, tidak ada waktu untuk belajar dan memahami kerja ke komisi informasi lagi. Sehingga itu mempertahankan komisioner incumbent menurut saya dan kawan-kawan di KI Pusat penting, " ujar Dony.
Begitu juga soal unsur pemerintah di komisi informasi, itu kembalikan saja ke Perki 4/2016, karena komisi informasi itu ada dua unsur mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
"Tapi, kesemuanya itu kembali kepada kewenangan yang bapak dan ibu anggota DPRD miliki," ujar Dony.
Menurut Dony silahkan DPRD menilai mana yang terbaik. Karena kata Dony Yosgiantoro pilihan bapak dan ibu akan melekatkan jabatan komisioner kepada calon yang akan menjadi pengawal keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat.
Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha juga memperkuat, bahwa Perki 4 tahun 2016 jadi acuan termasuk soal komisioner mencerminkan unsur pemerintah.
"Perki seleksi ini tegas mengatakan sebanyak-banyak satu dari lima anggota komisi informasi provinsi adalah mencerminkan unsur pemerintah," ujar Arya Sandhiyudha.
Sedangkan Komisioner KI Pusat Syawaludin mengatakan hasil Timsel diserahkan gubernur ke DPRD, kewenangan DPRD menentukan lima komisioner terpilih dan lima calon PAW.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah
- Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan
- Prabowo Subianto Kembali Pimpin Gerindra, Diminta Maju di Pilpres 2029
- Pada Raker FPKS, Hj. Nevi Zuairina Bertekad Perkuat Advokasi untuk Masyarakat