Soal 65 Persen Dana Pensiun Bermasalah, Legislator PKS Minta Erick Thohir Segera Benahi Tata Kelola BUMN

JAKARTA, binews.id — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina angkat bicara soal pernyataan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyebut jika 65 persen dana pensiun perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ini mengatakan, jika pihaknya telah mengendus ketidakberesan perusahaan BUMN dalam pengelolaan dana pensiun. Ia menegaskan sudah Fraksi PKS endus sejak munculnya kasus Jiwasraya.

"Fraksi PKS pernah menggulirkan Pansus Jiwasraya, untuk membongkar kasus yang bernilai triliunan rupiah itu. Dalam kasus Jiwasraya saja, kerugian negara ditaksir sebesar Rp16,81 Triliun. Sementara itu pada 1 Februari 2021 Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyatakan kerugian uang negara akibat kasus Asabri sebesar Rp23,7 Triliun," ujar Nevi.

Nevi pun mendorong, adanya pembenahan tata kelola BUMN yang dimulai dari jajaran Direksi dan Komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca juga: Nevi Zuairina: Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Politisi Dapil Sumbar II ini mengatakan, posisi jajaran direksi dan komisaris memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan BUMN.

"Pengangkatan jajaran Direksi dan Komisaris harus mempertimbangkan kapasitas dan integritas, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 28," imbuh Nevi.

Nevi juga meminta, agar Erick Thohir dapat segera melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan BUMN.

Politisi PKS inii menekankan, pentingnya transparansi pengelolaan BUMN ke publik juga menjadi kunci perbaikan tata kelola BUMN.

Baca juga: Legislator PKS Nevi Zuairina Dorong Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jelas Terkait Rencana Pengurangan Jumlah BUMN

Sebagai badan usaha yang didanai negara melalui APBN, lanjut Nevi, sudah seharusnya rakyat Indonesia tahu bagaimana kondisi BUMN.

Penulis: Imel
Editor: BiNews